PGRI BONDOWOSO

Ada Apa dengan CPNS Guru?

Ada Apa dengan CPNS Guru?
Oleh : Dimasmul Prajekan*
      Di awal.tahun 2021, tiba – tiba kita memasuki suasana berkabut, dengan kegaduhan kabar – kabari rekrutmen CPNS tak berlaku bagi Guru. Pemerintah tak lagi memberi ruang bagi  CPNS Guru. Sebuah ironi, anomali sekaligus disharmoni. Kenapa hanya guru yang disembelih kesempatannya untuk menjadi CPNS? Ini mungkin bajik tapi tidak bijak, tidak lazim dalam penerimaan  CPNS kita.
     Guru sejatinya dimuliakan, jangan dinestapakan. Masyarakat wajar jika bertanya dan menaruh kecurigaan dalam kebijakan baru Kementerian MenPAN RB.  Sebab saat ini Guru tak lagi disebut pahlawan tanpa tanda jasa, akan tetapi sudah diganti Pahlawan Insan Cendikia. Sebuah penghormatan yang tak tergantikan dengan istilah lainnya. Gurulah yang mencerdaskan tunas bangsa menjadi insan cendikia.
    Ada anomali,ketika banyak orang menaruh empati dan simpati terhadap guru, justru kabar tak sedap datang dari Kementerian PAN RB tentang rekruitment guru yang dicukupkan dengan tenaga PPPK( Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ). Hem…. !!!!

    Kenapa tidak membuka CPNS untuk Guru? dengan alasan apa guru diproyeksikan untuk PPPK? Tentu jawabanya sangat kasat mata,, ujung – ujungnya adalah duit dan penghematan anggaran. Boleh saja anggaran dihemat, tapi kemuliaan guru tak boleh dipangkas.
   Merugikah negara dengan mengangkat guru dalam seleksi CPNS? Yang jelas tidak akan merugi. Doa guru itu menembus langit. Menggaji guru akan barokah. Negara tidak akan collaps karena menggaji guru. Sebab Guru akan melahirkan Presiden, Menteri, anggota DPR, dan sederet jabatan terhormat, lahir dari tangan hangat dan piawai para guru. Sekali lagi, Guru. Presiden Jokowipun mengakui, bahwa dirinya bisa menjadi Presiden RI, karena jasa guru.
   Gonjang ganjing  rekrutment guru sebenarnya bermula dari perdebatan panjang tentang UU ASN. Banyak pihak menyarankan untuk merevisi produk wakil – wakil kita yang tidak berpihak pada guru ( khususnya honorer ). Tenaga honorer tersandra oleh regulasi UU ASN yang kurang bergizi ini. Bertahun – tahun perjuangan PGRI dan guru honorer menggantang asap. Guru honorer berada dalam kepungan ketidakpastian. Keringat guru honorer dihabiskan untuk menyuarakan aspirasi, tentang kepastian nasibnya. Varian perjuangan sudah ditunjukkan. Mulai dari menggedor gerbang senayan hingga mengetuk hati pimpinan sudah dilakukan. Dan,endingnya, kita disodori solusi satu – satunya, PPPK.
   Solusi pengangkatan tenaga PPPK sebenarnya adalah pilihan kurang bersahabat. Pilihan buruk diantara yang terburuk. Tapi apa boleh buat, karena PPPK merupakan jalan keluar satu – satunya yang harus dilewati, mau tidak mau, ribuan tenaga honorer, ikut saja. Diskusi panjang PGRIpun dengan berbagai stakeholder berakhir buntu. Semuanya takdim pada UU ASN.
   Yang menjadi masalah sebenarnya tersumbatnya pintu senayan menerima aspirasi untuk revisi UU ASN. Isu – isu revisi ketika masuk prolegnas juga berputar – putar tak menentu, tak jelas juntrungnya. UU ASN ibarat labirin gelap, yang membingungkan banyak orang membuat orang tersesat. Akhirnya bangsa Indonesia ‘nrimo’ keadaan yang tak mengenakkan. Usia 35 keatas diberi kesempatan lewat jalur PPPK.
   Di awal 2021,tiba – tiba sebuah kejutan terjadi muncul dari Kantor MenPAN RB, tentang rekrutmen PPPK untuk Guru. Sebuah ikhtiar kebijakan mengalir tak terbendung. Respon nyinyirpun mengalir dari pangkal ke ujung, semua elemen menarasikan penolakan tentang CPNS tidak untuk guru. Loh kok bisa tidak ada CPNS Guru? Dari mana asbabul wuridnya? Padahal undang – undangnya sama, tapi interpretasi semakin jauh dari konteksnya.
   Seharusnya kita konsisten dengan  jalan keluar bahwa tenaga PPPK hanya berlaku untuk usia diatas 35.  Tidak untuk yang lain. Ruh dan nafas regulasi itu untuk mengantarkan para honorer menemukan ketenangannya, menemukan kesejahteraannya. Jika regulasi UU ASN digunakan untuk usia dibawah 35 ,berarti ada aroma  kesengajaan untuk mendramtisasi profesi guru, bermain – main dengan profesi guru. Ini sangat berbahaya.

Mohon maaf, jika ini diteruskan, saya menangkap akan menjadi alarm kematian bagi para pengambil kebijakan. Ada resistensi yang begitu kuat dari banyak elemen. Titik krusial akan terjadi, semua akan antipati pada kualitas pendidikan negeri ini.
Menurut saya kebijakan itu perlu dikoreksi sebelum menemukan tumbal tumbalnya. Sebab, kebijakan ini akan memundurkan dunia pendidikan Indonesia.  Pendidikan yang baik berhulu dari guru yang baik. Guru yang baik berasal dari lulusan terbaik. Kekhawatiran banyak pihak khususnya lulusan SMA jika lulusan terbaiknya tidak berminat melanjutkan ke LPTK ( FKIP ) hal ini perlu distabilo biru. Seharusnya CPNS untuk Guru diprioritaskan. Bukan di PPPKkan.
Dunia Guru akhirnya tak akan mampu menjadi magnet menarik para tunas bangsa potensial untuk menjadi guru, karena tak.menjanjikan masa depan. Lalu siapa yang salah? Ayo !!!
*Penulis adalah Anggota Dewan Redaksi Majalah Suara Guru Jakarta

1 komentar untuk “Ada Apa dengan CPNS Guru?”

  1. sepakat sekali,. ..keresahan masyarakat mulai terdengar dikalangan pedesaan jika CPNS guru ditiadakan memang jelas akan menghambat PT jurisan keguruan mengurang, dan daya tarik dunia pendidikan mulai membuat ini ditandai dg rekrutmen CPNS yg ditiadakan justru beralih ke P3K, sy sepakat jika bermain2 dg guru maka kehancuran dunia akan datang, lihatlah akhlaq anak didik kita ,apalagi GPAI unk P3K tidak semua kabupaten ada pengangkatan GPAI ,Alhamdulillah di Bond masih ada tidak seerti di Probolinggo, dllnya isu GPAI PPPK TDK ada, ini sebuah tanda kemerosotan akhlaq akan terjadi.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *