PGRI BONDOWOSO

TENAGA ADMINISTRASI DI SEKOLAH NEGERI ITU KURANG

Penulis : Sony Andiwijaya
     Rencana Pemerintah tentang Rekruitmen PPPK sampai 1 Juta Formasi yang diperuntukkan bagi Guru merupakan kabar gembira untuk Tenaga Honorer K2, Honorer yang masuk DAPODIK (per/Juni 2020) dan Lulusan PPG yang belum mengajar. Meskipun harus melalui proses Seleksi (Administrasi & Kompetensi) tetapi Pemerintah akan memberikan pelatihan secara online dan diberikan kesempatan sampai 3 kali tes jika mereka belum dinyatakan lulus. Kuncinya adalah belajar dan berdo’a.
      Seorang Tenaga Administrasi (Penjaga Sekolah) bertanya kepada saya,”Kapan ada Rekruitmen PPPK untuk Penjaga Sekolah karena untuk mendaftar CPNS umur kami sudah lebih 35 tahun?” Pemerintah menyatakan bahwa Tenaga Administrasi secara Nasional jumlahnya dianggap lebih yaitu 39% (1.675.981), Khusus K2 secara Nasional jumlahnya 269.400 orang (61,43%) sehingga Pemerintah memfokuskan Penanganan Eks K2 & Non K hanya untuk pemenuhan Tenaga Pendidik (Guru + Dosen) serta Tenaga Kesehatan.j adi Fokus Rekruitmen PPPK Tahun 2021 adalah untuk pemenuhan kekurangan Guru.
    Bila berbicara tentang Tenaga Administrasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari Penjaga Sekolah, TU, Pustakawan, dan Operator Sekolah.
Mereka semua berkolaborasi menjadi satu untuk mensukseskan program dan kegiatan di suatu lembaga pendidikan (SD/SMP/SMA/SMK), tanpa mereka maka Proses Belajar Mengajar di suatu lembaga tidak akan berjalan dengan maksimal.
   Penjaga Sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan, membuka menutup ruang kelas dan menjaga keamanan sekolah, TU bertugas menyiapkan segala administrasi sekolah (Guru & Tenaga Kependidikan), Pustakawan bertugas melayani dan menjaga perpustakaan sekolah dan Operator Sekolah bertugas mengenteri data di DAPODIK dan membantu Pelaporan BOS.

     Tenaga Administrasi PNS, khususnya Penjaga Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tiap tahun tambah berkurang jumlahnya karena diantara mereka telah memasuki Purna Tugas (Pensiun) dan sisanya antri memasuki masa BUP.Contohnya di Kecamatan Tamanan ada 20 lembaga SD Negeri (PNS: 8, K2: 3, Non K: 9) dan 2 lembaga SMP Negeri (Non K: 2)Artinya data lebihnya Tenaga Administrasi menurut Pemerintah itu sifatnya umum belum dipilah menurut Kementerian-nya.
     Jika data Pemerintah tersebut dibiarkan gelondongan dan tidak dipilah-pilah maka akan sulit bagi Tenaga Administrasi di Lingkungan Kemendikbud untuk bisa menjadi PPPK karena selalu dianggap lebih, oleh sebab itu harus ada langkah serius untuk memetakan berapa sebenarnya jumlah Tenaga Administrasi di Lingkungan Kemendikbud.
     Perpres 38/2020 Tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh PPPK harus segera direvisi agar Tenaga Administrasi (Penjaga Sekolah, TU, Pustakawan dan OPS) masuk dalam daftar Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh PPPK, selama Regulasi tersebut belum diubah maka Tenaga Administrasi di lembaga negeri tidak akan mempunyai peluang menjadi PPPK karena 147 Jenis Jabatan dalam Perpres 38 tidak mengakomodir Jabatan Penjaga Sekolah, TU, Pustakawan dan OPS.Langkah cepatnya bisa saja Menpan-RB menetapkan Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK.
     PB.PGRI (Drs.H.M.Ali H Arahim, M.Pd) dan PGRI Provinsi Jatim (Drs.H.Teguh Sumarno, M.M) sudah bersuara lantang agar segera dibuka Rekruitmen PPPK pada Tahun 2021 untuk Tenaga Administrasi dan adanya Afirmasi untuk Guru Honorer yang sudah lama mengabdikan dirinya untuk Pendidikan di Indonesia, beliau berdua menyampaikan dalam acara Webinar Menyikapi Kebijakan Pemerintah Membuka Formasi 1 Juta PPPK, juga turut hadir Anggota DPR-RI (Ketua Komisi X) dan Sekretaris Dirjen GTK Kemendikbud (Prof.Dr.Nunuk Suryani, M.Pd). Pemerintah berhutang jasa terhadap para Honorer, atas nama Pendidikan mereka rela mengabdikan dirinya untuk mengisi kelas-kelas kosong, membersihkan dan merawat sekolah dengan Honor yang jauh dari kata layak (dibawah UMK).
    Kekurangan Tenaga Administrasi di Lembaga Negeri terutama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus terus disuarakan oleh PGRI di semua tingkatan dengan menampilkan data real di lapangan kepada Pemda (Dikbud) dan Anggota DPRD Komisi IV (Ketua DPRD) sehingga bisa diteruskan kepada Kemendikbud atau Dirjen GTK dan Komisi X DPR-RI sehingga regulasinya bisa segera diterbitkan.

1 komentar untuk “TENAGA ADMINISTRASI DI SEKOLAH NEGERI ITU KURANG”

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *